Sejumlah Masyarakat Desa Ononamolo I Lot, Menolak RKPDes 2021

118

Infonias.com Pemerintah Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, melaksanakan Rapat Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Rapat Kerja Pemerintah Desa tersebut, dilaksanakan di Balai Desa Ononamolo I Lot dan dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Senin (25/01/21).

Kegiatan rapat tersebut, digelar sehubungan dengan tahapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) TA. 2021 dan juga terkait surat Camat Gunungsitoli Selatan perihal pelaksanaan musrembang RKPD tingkat Desa.

Pada saat rapat berlangsung, sejumlah/beberapa masyarakat Desa Ononamolo I Lot, menyampaikan penolakan atas kegiatan rapat Musyawarah Desa tersebut, dengan alasan sebagian masyarakat tidak diundang, sehingga merasa tidak dihargai.

Salah seorang oknum masyarakat Desa Ononamolo I Lot, AZ menyampaikan, bahwa didalam ketentuan sebenarnya Aparat Pemerintah Desa dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, juga dilarang merugikan kepentingan umum membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga pihak lain dan atau golongan tertentu, ucap AZ kepada beberapa awak Media.

Selain itu AZ mengatakan bahwa pihaknya keberatan atau menolak rapat RKPDes tersebut, karena Kepala Desa belum mempertanggungjawabkan APBDes tahun 2020.

” Ya seharusnya BPD mendesak Kades sesuai fungsinya dalam mangawasi kinerja Kepala Desa terkait ADD/DD, apalagi ketua BPD mengatakan pada Rapat tersebut, bahwa Kepala Desa belum memberikan pertanggungjawaban APBDes tahun 2020,” katanya AZ.

Selanjutnya, AZ menyampaikan penolakan Rapat RKPDes 2021 dan sekaligus menolak undangan BPD.

” Pendapat akhir kami masyarakat, menolak dan meninggalkan rapat serta tidak membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir, sementara undangan BPD perihal musyawarah desa tertanggal 25 Januari 2021 dengan nomor surat : 005/49/On-I/I/2021 kami menolaknya,” ucap tegasnya AZ.

Lebih lanjut AZ menjelaskan bahwa Rapat RKPDes tersebut, berakhir bubar, diduga kades merubah usul Musyawarah Desa dengan menambah poin 14 yang belum di usulkan masyarakat dalam Mudes yang bunyinya : “Lanjutan pembangunan jalan menuju pemukiman warga didusun III Desa Lasara,” jelasnya.

Penulis : Sofian
Editor    : Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here