Fraksi PDI Pejuangan, Sampaikan Tanggapan Pada Pembahasan LKPJ Kabupaten Nias Barat Tahun 2020
Infonias.com | Nias Barat – Sidang paripurna di pimpin oleh wakil Ketua 1 DPRD Haogomano Gulo dan di dampingin oleh Ketua DPRD Drs. Evolut Zebua dan Wakil Ketua ll DPRD Tolosokhi Halawa serta di hadiri oleh Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era Era Hia, MM, M.Si, Sekda Prof. Dr. Fakhili Gulo, pimpinan faraksi dan anggota DPRD Nias Barat, Para Asisten Para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat dan beberapa Wartawan, Rabu (02/06/21).
Rapat Paripurna ini diawali dengan Penyampaian pandangan/dari 5 Fraksi atas laporan Pansus Pembahasan LKPJ Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020, Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Rekomendasi DPRD Nias Barat kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Libertini Mendofa S.pd. menyampaikan pendapat dari partai PDI perjuangan dalam pendapatnya, tanpa terasa 13 tahun sudah, berdirinya Kabupaten Nias Barat dengan Undang-undang Nomor 46 tahun 2008, tanggal 26 Nofember 2008 yang diresmikan pada tanggal 25 Mei 2009. Dan 11 tahun sudah, Pembentukan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) pada tanggal 26 April 2010, sekaligus ditandai dengan pelantikan 20 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pertama kali kabupaten Nias Barat. Artinya bahwa ke 11( sebelas) kali kita telah menerima dan membahas LKPJ Bupati Nias Barat. Lalu apa yang sudah kita capai bersama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat..?
Pertanyaan ini bersifat otokoreksi bagi kita semua.
Melalui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati setiap akhir tahun anggaran, merupakan momentum untuk melihat secara dekat dan realistis tentang penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri sebagai langkah maju menuju rakyat sejahtera.
Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nias Barat Tahun Anggaran 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, telah memberikan banyak catatan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah, baik dalam aspek pelayanan publik maupun terhadap aspek pelaksanaan pembangunan fisik bagi pelayanan masyarakat maupun pemerintah Daerah. Namun harapan perbaikan penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2020, tidak jauh berbeda dengan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019.
Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PDI PERJUANGAN Libertini Mendofa S.pd, mengucapakan terimakasih kepada Bupati Nias Barat atas penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran Bupati Nias Barat Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan melalui nota pengantar pada rapat tahap pertama untuk memenuhi tugas konstitusi, maka ijinkan kami dari Fraksi PDI PERJUANGAN DPRD kabupaten Nias Barat, menyampaikan catatan pokok-pokok pikiran serta pandangan politik terhadap LKPJ 2020, sekaligus sebagai rekomendasi kepada kepala daerah yang merupakan catatan strategis yang berisikan saran, masukkan,dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
1. Fraksi PDI- Perjuangan mengucapkan terimakasih terhadap Dinas pendidikan atas kemampuannya dalam meningkatkan pencapaian indikator kinerja nya berdasarkan RPJMD, dimana:
a . Angka partisipasi sekolah ( APS) tingkat sekolah dasar 99,78% dari target RPJMD 98,54% dan APS tingkat sekolah menengah 99,86% dari target RPJMD 93,58%.
b . Angkatan partisipasi murni (APM) tingkat sekolah dasar 97,07% dari target RPJMD 87,66% dan APM tingkat sekolah menengah 98,67% dari target RPJMD 66,19%.
C . Angka partisipasi kasar (APK) tingkat sekolah dasar 98,16% dari target RPJMD 106,47% dan APK tingkat sekolah menengah 99,07% dari target RPJMD 92,81%.
2. Pendapat Fraksi partai PDI Perjuangan di Bidang kesehatan serius pemerintah daerah utamanya meliputi:
a. Penanganan balita gizi buruk, capaian masih rendah 43,48%.
b. Penambahan dokter umum baru mencapai 1,04%.
c. Tenaga teknis medis, capaian masih 0%.
d. Rumah tinggal bersanitasi, capaian masih 0%.
e. Persentase cakupan pelayanan anak balita, baru mencapai. 57,605%.
f. Penanganan angka kematian ibu, melahirkan sangat rendah 1, 56%.
3. Fraksi PDIP Perjuangan meminta perhatian Bupati/wakil Bupati Nias Barat penjelasan terhadap rendahnya pencapaian indikator kinerja berdasarkan target sesuai RPJMD yang capaiannya rata-rata 0- 57%, terhadap Dinas, kantor antara lain :
a. Dinas perumahan Rakyat,
kawasan pemukiman
b. Lingkungan hidup
c. Dinas perumahan Rakyat
d. Satuan polisi pamong praja
e. Dinas Sosial
f. Dinas pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
g. Dinas perhubungan
H. Dinas komunikasi dan
informatika
i. Dinas penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu
j. Dinas Pariwisata dan kebudayaan
k. Dinas perpustakaan
L. Dinas kelautan dan perikanan
m. Dinas perdagangan,
ketenagakerjaan, dan koperasi.
n. Bagian tata pemerintahan
sekretariat daerah.
O. Badan kepegawaian Daerah
57,09%.
Fraksi PDIP dalam mencermati perkembangan ekonomi Nias Barat berdasarkan data yang disajikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berdasarkan indikator ekonomi yang diukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Akan tetapi penyebaran pertumbuhan tidak merata, sektor-sektor ekonomi lain di luar pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pertumbuhan hanya 53,31%, untuk pertumbuhan dengan baik pada lapangan usaha atas dasar harga berlaku, namun berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa tren peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor lapangan usaha pengadaan listrik dan gas 7,57%, konstruksi 7,06%, penyediaan akomodasi dan makan minum 7,27%, serta informasi dan komunikasi 7,82%. oleh karena itu fraksi PDIP Perjuangan memandang bahwa pemerintah daerah harus lebih jeli memperhatikan faktor-faktor penghambat penyebab sektor lain mengalami pertumbuhan yang lambat serta menyikapi langkah tindak lanjutnya.
Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 maka, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Barat berada pada. 4,8 2% pada tahun 2019. Angka capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Nias Barat masih berada pada garis miskin. Catatan ini tentu merupakan pekerjaan rumah (PR) serius bagi kepala daerah yang baru di Nias Barat.
Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Barat, Libertini Mendofa, S.Pd Ketua, Fatohu Hia, A.Md Watua Martinus Gulo, SH, Sekretaris Fiteli Halawa, Anggota Drs. Evolut Zebua Anggota merekomendasikan :
1. Terhadap laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang lambat pada tingkat pertumbuhan 4,82% dibandingkan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% direkomendasikan supaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan di sektor pertanian sesuai kondisi masyarakat Nias Barat.
2. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi Daerah melalui ekstensifikasi si dan intensifikasi pajak dan retribusi Daerah, di mana setiap tahun penerimaan asli daerah tidak pernah melebihi 20 milyar rupiah.
3. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah wah wah menurunkan angka kemiskinan kabupaten Nias Barat sebesar 25% ( keadaan tahun 2019) menjadi sebesar 20% di tahun yang akan datang.
4. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan di bidang kesehatan yaitu :
_ Penanganan balita gizi buruk
yang masih capai rendah 43,
48%.
_ Penambahan dokter umum yang masih rendah 1,04%.
_ Rumah tinggal bersanitasi.
_ Persentasi dalam pelayanan anak balita yang masih rendah.
_ Penanganan angka kematian ibu melahirkan, sangat rendah dengan prestasi 1,56%.
5. Direkomendasikan kepada saudara Bupati dan wakil Bupati Nias Barat untuk selalu menegakkan disiplin kepada ASN pada jam masuk kerja Dan pulang kerja sebagaimana ketentuan undang-undang ASN yang berlaku .
6. Direkomendasikan kepada saudara Bupati dan wakil Bupati Nias Barat agar memanggil semua mahasiswa kedokteran yang pembiayaannya bersumber dari APBD kabupaten Nias Barat untuk menandatangani surat pernyataan bersedia mengabdi di Nias Barat setelah tamat,dan apabila tidak bersedia maka seluruh pembiayaan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah Nias Barat, dan kepada yang sudah menyelesaikan dan tamat kedokteran maupun dokter spesialis supaya dipanggil bekerja di Nias Barat.
7. Direkomendasikan kepada saudara Bupati dan wakil Bupati Nias Barat seluruh sekolah-sekolah baik SD maupun SMP yang tidak memiliki siswa untuk dievaluasi atau digabung kembali dengan sekolah yang berdekatan.
8. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah agar masing-masing OPD yang mau jadi kepala dinas ke depan untuk menyusun Renstra SKPD sebagai penjabaran dan aturan pelaksana dari visi misi bupati dan wakil bupati periode 2021-2026.
9. Setelah melihat pembahasan pansus ternyata program yang dilaksanakan oleh sebagian besar OPD lingkup kabupaten Nias Barat tidak tersaji indikator kinerja bahkan tidak terlihat target kinerja, maka direkomendasikan kepada saudara bupati dan wakil bupati Nias Barat untuk melakukan pelatihan seluruh OPD agar mampu menyusun program, sasaran, indikator kinerja target dan realisasi. Dan apabila tidak mampu setelah melakukan pelatihan maka yang bersangkutan diparkir di tempat yang telah ditentukan.
Demikian pendapat ini di sampaikan untuk menjadi bahan koreksi dan bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan perencanaan program kegiatan pada perubahan anggaran pendapat dan belanja daerah 2021 maupun perencanaan anggaran pendapatan Dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.
Penulis : Hiburan Daeli
Editor : Redaksi
